JPNN Berita Pemerintahan Minggu, 13/11/2011 - 06:05 WIB jpnn
JAKARTA – Pelaksanaan sertifikasi guru yang kacau pada 2011 tak
menyurutkan langkah pemerintah untuk melanjutkan program tersebut.
Bedanya, untuk 2012, proses sertifikasi lebih banyak menggunakan
internet.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan
Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMP-PMP) Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Kemendikbud) Syawal Gultom menuturkan, pihaknya sudah
melansir data nama bakal calon (balon) peserta sertifikasi 2012.
Nama-nama itu bisa dilihat di
www.sergur.pusbangprodik.org. Namun, nama-nama yang tercantum itu harus
divalidasi dan diperbaiki lagi.
Perbaikan dan validasi itu terkait dengan data nomor unik pendidik
dan tenaga kependidikan (NUPTK) yang sudah ditetapkan. “Semua calon
wajib memvalidasi masing-masing,” katanya di Jakarta, Sabtu (12/11).
Batas untuk memvalidasi adalah 1 Desember.
Gultom mengingatkan, data yang tercantum masih bersifat sementara dan
belum otomatis lolos menjadi peserta sertifikasi. Untuk itu, para guru
diingatkan agar jangan sampai tertipu iming-iming oknum di dinas
pendidikan yang mengaku bisa meloloskan mereka.
“Saya tegaskan, kuota nasional belum ditetapkan. Jadi, saya harap
guru untuk sementara fokus memeriksa NUPTK masing-masing,” papar Gultom.
Meski begitu, dia memberi ancar-ancar bahwa kuota sertifikasi guru
tahun depan sekitar 300 ribu orang.
Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) berharap
pelaksanaan sertifikasi tahun depan tidak kacau seperti tahun-tahun
sebelumnya. “Apalagi, tahun depan masih menggunakan acuan NUPTK online,”
papar Ketua Umum PB PGRI Sulistyo.
Sulistyo menuturkan, jaringan PGRI saat ini masih mengikuti sejumlah
agenda sosialisasi yang dijalankan BPSDMP-PMP. Setelah sosialisasi
rampung, pihaknya bakal mengevaluasi mekanisme sertifikasi guru 2012.
“Jika ada peluang yang bisa memunculkan kekacuan lagi, akan kami sampaikan. Ini supaya tidak rumit di belakang,” tandasnya.
Sulistyo menjelaskan, pada tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan
sertifikasi dengan dasar NUPTK online kerap menimbulkan kerancauan. Di
antaranya, petugas yang meng-update NUPTK di dinas pendidikan
kabupaten/kota sering malas. Mereka kadang meminta para guru mengirim
berkas NUPTK langsung ke Kemendikbud di Jakarta.
Akibat ulah oknum petugas dinas pendidikan tadi, data NUPTK calon
peserta sertifikasi kerap kacau di sejumlah daerah. Guru yang sudah lama
mengajar, kalah dari guru yang belum lama mengajar. Padahal, keduanya
sama-sama bertitel sarjana atau S-1. “Jika memang benar-benar
menggunakan sistem online, harus ada komitmen kuat mulai tingkat dinas
pendidikan,” ujar Sulistyo.
Persoalan lain yang menghantui program sertifikasi guru 2012 adalah
munculnya praktik jual beli kursi atau kuota. Sulistyo menyayangkan hal
ini, karena banyak guru yang menyetor uang jutaan rupiah, tetapi tidak
lolos. Ternyata, data NUPTK dari sejumlah guru nakal tadi tidak
terdaftar.
Selain persoalan amburadulnya data NUPTK dan keberadaan calo,
Sulistyo berharap pelaksanaan pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG)
di beberapa universitas diawasi dengan ketat. Sebab, banyak praktik
PLPG yang berlangsung tanpa mengacu pada kondisi riil para guru.
Akibatnya, banyak guru stres sehingga ada yang bunuh diri saat mengikuti
PLPG.
Di antara yang menjadi sorotan, guru tidak dipaksa menggunakan media
pembelajaran berbasis teknologi informasi. “Banyak guru dari pedalaman.
Jangankan memegang laptop, memegang mesin tik saja tidak pernah,” jelas
Sulistyo. Untuk itu, proses PLPG harus benar-benar bisa melayani
kemampuan guru yang cukup beragam.
Menanggapi sejumlah kekhawatiran itu, Gultom tetap optimistis
sertifikasi guru 2012 berjalan lancar. “Insya Allah bukan sekadar
lancar, tapi juga objektif, transparan, dan fair,” terang Gultom.